Bab 6B: Asas Pemungutan & Tarif Pajak

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu:

Menjelaskan mengapa negara memungut pajak dan bagaimana pajak berfungsi dalam perekonomian.
Menjelaskan asas pemungutan pajak menurut Adam Smith serta asas domisili, sumber, dan kebangsaan.
Membedakan tarif proporsional, progresif, degresif, dan tetap.
Menganalisis perbedaan tarif marginal dan tarif efektif.
Menjelaskan self-assessment, official assessment, dan withholding system.
Menghitung PPh Orang Pribadi menggunakan tarif progresif.
Menganalisis hubungan pajak dengan keadilan, redistribusi pendapatan, dan kebijakan pemerintah.
Mengevaluasi suatu kebijakan perpajakan berdasarkan prinsip keadilan, kepastian, kenyamanan, dan efisiensi.

Secara sederhana, materi dalam bab ini dapat dipahami melalui hubungan berikut:

Negara membutuhkan penerimaan

Pajak sumber penerimaan

Asas prinsip pemungutan

Tarif besarnya pajak

Sistem cara pemungutan

Kebijakan mempengaruhi ekonomi

Inti bab: Pajak bukan hanya persoalan "berapa persen yang harus dibayar", tetapi juga menyangkut siapa yang dikenai pajak, atas apa, berdasarkan asas apa, menggunakan tarif apa, dan bagaimana pajak tersebut dipungut.

1. Mengapa Negara Memungut Pajak?

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara dan penyelenggaraan pemerintahan.

Pelayanan Publik

Pendidikan, kesehatan, administrasi publik, dan pelayanan masyarakat.

Infrastruktur

Jalan, jembatan, transportasi, irigasi, dan fasilitas umum.

Perlindungan

Pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan perlindungan masyarakat.

Redistribusi

Membantu pemerintah mengurangi ketimpangan dan menyediakan program sosial.

Fungsi Pajak

Fungsi	Makna	Contoh
Budgeter	Pajak menjadi sumber penerimaan negara.	Membiayai APBN.
Regulerend	Pajak digunakan untuk mengatur perilaku ekonomi.	Pajak tinggi pada barang tertentu.
Redistribusi	Penerimaan pajak digunakan kembali untuk masyarakat.	Program pendidikan dan bantuan sosial.
Stabilisasi	Pajak menjadi salah satu instrumen kebijakan fiskal.	Menyesuaikan kebijakan penerimaan dan belanja.

Pertanyaan berpikir: Jika pajak hanya digunakan untuk memperoleh uang bagi negara, mengapa pemerintah perlu memperhatikan keadilan dan kenyamanan dalam memungut pajak?

2. Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak adalah prinsip yang menjadi pedoman agar pemungutan pajak berlangsung adil, jelas, nyaman, dan efisien.

Asas Adam Smith — The Four Maxims

1. Equality

Pajak harus dipungut secara adil sesuai kemampuan ekonomi.

Keadilan horizontal: orang dengan kemampuan ekonomi yang relatif sama diperlakukan secara sebanding.

Keadilan vertikal: orang dengan kemampuan ekonomi berbeda dapat dikenai beban pajak yang berbeda.

2. Certainty

Kewajiban pajak harus jelas dan dapat diketahui wajib pajak.

Siapa subjek pajaknya?
Apa objek pajaknya?
Berapa tarifnya?
Kapan terutang?
Bagaimana cara membayar?

3. Convenience

Pajak sebaiknya dipungut pada waktu dan cara yang paling nyaman bagi wajib pajak.

Contoh: pemotongan pajak ketika seseorang menerima penghasilan.

4. Economy

Biaya administrasi pemungutan pajak harus efisien dibandingkan penerimaan yang diperoleh.

Digitalisasi administrasi pajak merupakan salah satu upaya meningkatkan efisiensi.

Asas Yuridis / Asas Pengenaan

Asas	Dasar Pengenaan	Contoh Konseptual
Domisili	Status tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak.	Negara tempat wajib pajak berdomisili dapat mengenakan pajak sesuai ketentuan.
Sumber	Tempat penghasilan berasal.	Penghasilan yang bersumber dari suatu negara dapat dikenai pajak oleh negara tersebut.
Kebangsaan	Status kewarganegaraan.	Dalam konsep tertentu, kewarganegaraan dapat menjadi dasar hubungan perpajakan.

Jangan tertukar: Asas domisili menjawab: "Di mana wajib pajak mempunyai hubungan tempat tinggal/kedudukan?"

Asas sumber menjawab: "Dari negara mana penghasilan tersebut berasal?"

Studi Kasus Asas

Kasus: Penghasilan dari Dua Negara

Rina tinggal dan menjadi wajib pajak di Negara A. Ia memperoleh penghasilan dari pekerjaannya di Negara A dan juga memperoleh penghasilan dari investasi di Negara B.

Pertanyaan:
1. Negara mana yang mempunyai hubungan berdasarkan domisili?
2. Negara mana yang mempunyai hubungan berdasarkan sumber?
3. Mengapa dalam praktik internasional diperlukan aturan untuk menghindari pemajakan berganda?

3. Macam-Macam Tarif Pajak

Tarif pajak menunjukkan besarnya pajak yang dikenakan terhadap dasar pengenaan pajak.

Jenis	Ciri	Ilustrasi
Proporsional	Persentase tetap.	10% → 10% → 10%
Progresif	Persentase meningkat.	5% → 15% → 25% → 30% → 35%
Degresif	Persentase menurun ketika dasar pengenaan meningkat.	10% → 8% → 6%
Tetap	Jumlah nominal tertentu.	Rp10.000 per dokumen tertentu.

Tarif Progresif

Tarif progresif tidak berarti seluruh penghasilan seseorang langsung dikenai tarif tertinggi.

Miskonsepsi: Jika PKP seseorang Rp300 juta, bukan berarti:

Rp300 juta × 25%

Cara tersebut salah.

Pada sistem progresif bertingkat, setiap bagian PKP masuk ke lapisan tarif masing-masing.

Tarif Marginal dan Tarif Efektif

Istilah	Makna
Tarif Marginal	Tarif yang dikenakan terhadap bagian penghasilan yang berada pada lapisan terakhir.
Tarif Efektif	Perbandingan antara total pajak terutang dengan total PKP.

Contoh: Jika PKP = Rp150 juta dan PPh terutang = Rp16,5 juta, maka tarif efektif:

Rp16.500.000 ÷ Rp150.000.000 × 100%

= 11%

Jadi meskipun tarif marginalnya 15%, tarif efektifnya hanya 11%.

Mengapa Tarif Progresif?

Mencerminkan kemampuan membayar.
Membantu redistribusi pendapatan.
Memberikan beban relatif lebih besar kepada kelompok dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi.
Dapat digunakan sebagai instrumen kebijakan fiskal.

4. Sistem Pemungutan Pajak

Self-Assessment

Wajib pajak memiliki tanggung jawab utama untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak sesuai ketentuan.

Kata kunci: WP aktif.

Official Assessment

Besarnya pajak ditetapkan oleh institusi pemungut pajak.

Kata kunci: fiskus menetapkan.

Withholding

Pihak ketiga melakukan pemotongan atau pemungutan pajak ketika terjadi pembayaran atau transaksi tertentu.

Kata kunci: pihak ketiga.

Sistem	Yang Menentukan/Melakukan	Peran Wajib Pajak	Kata Kunci
Self-Assessment	Wajib pajak	Aktif	Hitung – Bayar – Lapor
Official Assessment	Fiskus	Lebih pasif dalam penetapan	Ditetapkan
Withholding	Pihak ketiga	Tetap memiliki kewajiban sesuai aturan	Potong/Pungut

Catatan penting: Self-assessment bukan berarti pemerintah tidak melakukan pengawasan. Dalam sistem self-assessment, wajib pajak diberi kepercayaan untuk memenuhi kewajibannya, sementara otoritas pajak tetap melakukan pengawasan dan penegakan hukum sesuai ketentuan.

Analisis

Sebuah perusahaan membayar gaji pegawainya. Sebelum gaji diterima pegawai, perusahaan melakukan pemotongan pajak sesuai ketentuan.

Pertanyaan: Apakah mekanisme tersebut termasuk self-assessment, official assessment, atau withholding?

Jawaban konsep: Withholding, karena terdapat pihak ketiga yang melakukan pemotongan pajak.

5. PPh Orang Pribadi

Untuk memahami PPh Orang Pribadi, siswa harus memahami alur pembentukannya terlebih dahulu.

1
Penghasilan Bruto

2
Pengurang

3
Penghasilan Neto

4
Kurangi PTKP

5
PKP

6
Tarif PPh

7
PPh Terutang

Tarif PPh Orang Pribadi

Lapisan PKP	Tarif
Sampai dengan Rp60.000.000	5%
Di atas Rp60.000.000 – Rp250.000.000	15%
Di atas Rp250.000.000 – Rp500.000.000	25%
Di atas Rp500.000.000 – Rp5.000.000.000	30%
Di atas Rp5.000.000.000	35%

Perhatikan: Tarif tersebut diterapkan pada lapisan PKP, bukan langsung terhadap seluruh penghasilan bruto.

Contoh 1 — PKP Rp150 Juta

Rp60 juta × 5% = Rp3 juta
Rp90 juta × 15% = Rp13,5 juta
Total = Rp16,5 juta

Tarif marginal: 15%
Tarif efektif: Rp16,5 juta ÷ Rp150 juta × 100% = 11%

Contoh 2 — PKP Rp300 Juta

Rp60 juta × 5% = Rp3 juta
Rp190 juta × 15% = Rp28,5 juta
Rp50 juta × 25% = Rp12,5 juta

Total PPh: Rp44.000.000

Tarif efektif: Rp44 juta ÷ Rp300 juta × 100% = 14,67%

Catatan PTKP

Dalam contoh pembelajaran, kita dapat langsung diberikan nilai PKP sehingga siswa fokus memahami tarif progresif. Namun dalam kondisi nyata, PKP diperoleh setelah penghasilan neto dikurangi PTKP sesuai status wajib pajak dan ketentuan yang berlaku.

6. Pajak sebagai Kebijakan Ekonomi

Pajak tidak berdiri sendiri. Pemerintah menggunakan kebijakan perpajakan sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal.

Keadilan

Beban pajak perlu mempertimbangkan kemampuan ekonomi.

Penerimaan Negara

Pajak menyediakan sumber dana bagi pembiayaan negara.

Distribusi

Pajak dan belanja negara dapat memengaruhi distribusi pendapatan.

Perilaku

Tarif pajak dapat memengaruhi keputusan konsumsi, produksi, dan investasi.

Contoh: PPN

Perubahan tarif PPN harus dipahami bersama mekanisme Dasar Pengenaan Pajak. Dalam kebijakan sejak 2025, tarif PPN secara formal menjadi 12%, tetapi untuk barang dan jasa nonmewah digunakan mekanisme DPP tertentu sehingga beban efektifnya tetap 11%; barang/jasa mewah dikenai 12%.

Pelajaran ekonomi: Siswa tidak cukup melihat angka tarif. Harus dilihat juga: tarif × dasar pengenaan pajak karena perubahan DPP dapat memengaruhi jumlah pajak yang benar-benar terutang.

Pertanyaan Analitis

Mengapa pemerintah tidak selalu menggunakan satu jenis tarif untuk seluruh jenis pajak?
Mengapa pajak penghasilan orang pribadi dapat menggunakan tarif progresif?
Mengapa pajak konsumsi memiliki karakter berbeda?
Apakah tarif pajak yang lebih tinggi selalu berarti beban pajak efektif lebih tinggi?
Mengapa kepastian aturan menjadi bagian penting dari sistem perpajakan?

Masukkan PKP (Penghasilan Kena Pajak):

PPh Terutang: Rp 0

Kasus A — Kesalahpahaman Tarif

Doni memiliki PKP Rp300 juta. Ia mengatakan:

"Karena PKP saya Rp300 juta, berarti semua penghasilan saya dikenai tarif 25%."

Apakah pernyataan Doni benar?

Tidak. Tarif progresif bekerja secara bertingkat. Bagian PKP sampai Rp60 juta dikenai 5%, bagian berikutnya 15%, dan hanya bagian yang berada pada lapisan Rp250–500 juta yang dikenai 25%.

Kasus B — Keadilan Pajak

Andi dan Budi mempunyai kemampuan ekonomi yang berbeda. Andi mempunyai PKP Rp60 juta sedangkan Budi Rp300 juta.

Mengapa Budi dapat memiliki tarif marginal lebih tinggi?

Karena sistem progresif dirancang agar beban pajak mempertimbangkan kemampuan ekonomi dan dapat mendukung fungsi redistribusi.

Kasus C — Sistem Pemungutan

Sebuah perusahaan memotong pajak dari pembayaran kepada pegawainya sebelum penghasilan tersebut diterima.

Sistem apa yang tampak dalam kasus tersebut?

Withholding system, karena terdapat pihak ketiga yang melakukan pemotongan/pemungutan sesuai ketentuan.

❌ "Masuk tarif 25% berarti semua penghasilan kena 25%."

✅ Yang dikenai 25% hanya bagian PKP yang berada pada lapisan tersebut.

❌ "Tarif marginal sama dengan tarif efektif."

✅ Tarif marginal adalah tarif pada lapisan terakhir, sedangkan tarif efektif membandingkan total pajak dengan total PKP.

❌ "Self-assessment berarti pemerintah tidak mengawasi."

✅ Wajib pajak menghitung dan melaporkan sendiri, tetapi tetap terdapat fungsi pengawasan dan penegakan hukum.

❌ "PTKP adalah jumlah pajak yang harus dibayar."

✅ PTKP adalah batas penghasilan tertentu yang digunakan dalam menentukan PKP.

❌ "Withholding berarti wajib pajak tidak mempunyai kewajiban."

✅ Pemotongan oleh pihak ketiga tidak otomatis menghapus seluruh kewajiban perpajakan lainnya.

❌ "Tarif pajak saja menentukan besar kecilnya pajak."

✅ Jumlah pajak juga bergantung pada dasar pengenaan pajak dan ketentuan pengurang/fasilitas yang berlaku.

Setelah mempelajari bab ini...

1. Konsep pajak yang paling saya pahami adalah...

2. Konsep yang masih membingungkan adalah...

3. Jika saya menjadi pembuat kebijakan pajak, hal yang akan saya pertimbangkan adalah...

Pajak
Kontribusi wajib kepada negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wajib Pajak
Orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan.

Subjek Pajak
Pihak yang menjadi sasaran pengenaan pajak menurut ketentuan.

Objek Pajak
Penghasilan, transaksi, atau keadaan yang menjadi sasaran pengenaan pajak.

DPP
Dasar Pengenaan Pajak.

PKP
Penghasilan Kena Pajak.

PTKP
Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Tarif Marginal
Tarif yang dikenakan pada lapisan terakhir penghasilan kena pajak.

Tarif Efektif
Total pajak dibandingkan dengan total dasar pengenaan pajak/PKP.

Progresif
Tarif meningkat ketika dasar pengenaan meningkat.

Proporsional
Persentase tarif tetap.

Self-Assessment
Wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri.

Official Assessment
Pajak ditetapkan oleh institusi pemungut pajak.

Withholding
Pajak dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga.

Equality
Asas keadilan dalam pemungutan pajak.

Certainty
Asas kepastian dalam pemungutan pajak.

Convenience
Asas kenyamanan dalam pembayaran pajak.

Economy
Asas efisiensi dalam pemungutan pajak.

Asas Domisili
Hubungan perpajakan berdasarkan domisili atau tempat tinggal/kedudukan.

Asas Sumber
Hubungan perpajakan berdasarkan negara tempat penghasilan bersumber.

Pajak merupakan instrumen penerimaan negara sekaligus instrumen kebijakan ekonomi.
Asas Adam Smith terdiri atas Equality, Certainty, Convenience, dan Economy.
Asas pengenaan dapat dilihat dari hubungan domisili, sumber, dan dalam konteks tertentu kebangsaan.
Tarif pajak dapat berbentuk proporsional, progresif, degresif, dan tetap.
Dalam tarif progresif, tarif marginal tidak sama dengan tarif efektif.
Self-assessment memberikan tanggung jawab penghitungan dan pelaporan kepada wajib pajak.
Withholding melibatkan pihak ketiga dalam pemotongan atau pemungutan pajak.
PPh Orang Pribadi menggunakan lapisan tarif 5%, 15%, 25%, 30%, dan 35%.
PPh progresif dihitung secara berlapis, bukan dengan mengenakan tarif tertinggi kepada seluruh PKP.
Pajak perlu dipahami bukan hanya dari sisi "berapa persen", tetapi juga dari sisi keadilan, kepastian, kenyamanan, efisiensi, dan dampaknya terhadap perekonomian.

Kesimpulan utama: Memahami pajak berarti memahami hubungan antara kemampuan ekonomi → dasar pengenaan → tarif → sistem pemungutan → pajak terutang → fungsi ekonomi.

Tujuan Pembelajaran

Peta Konsep

Materi Mendalam